DailyIndomesia.id, JEPARA– Sebanyak 69 kepala sekolah menerima Surat Keputusan (SK) mutasi dari Bupati Jepara Witiarso Utomo di Pendopo R.A. Kartini, Selasa (20/5/2025).
Kebijakan mutasi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Jepara untuk meningkatkan keselamatan dan kinerja para kepala sekolah dengan menempatkan mereka lebih dekat ke tempat tinggal.
“Kami ingin para guru dan kepala sekolah bisa mengajar dengan aman dan nyaman. Kalau jarak tempuh ke sekolah puluhan kilometer dan harus berangkat pagi-pagi, tentu membahayakan. Karena itu, kita mutasikan agar lebih dekat dengan rumah,” ujar Bupati Jepara kepada awak media.
Wiwit menyampaikan mutasi guru akan terus dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku.
“Untuk guru secara umum akan kami atur agar bisa dimutasi ke lokasi yang lebih dekat. Namun untuk guru PPPK yang masih dalam kontrak lima tahun, harus menunggu masa kontraknya selesai,” jelasnya.
Salah satu kepala sekolah yang dilantik adalah mantan guru Biologi Wiwit sendiri saat duduk di bangku SMP.
“Saya sangat terharu bisa melantik beliau. Dulu saat saya diajar, beliau selalu menanamkan semangat untuk berprestasi,” kenangnya.
Muh Suhari, guru Biologi yang kini menjadi kepala sekolah, turut menyampaikan kebanggaannya atas capaian mantan siswanya tersebut.
“Saya tidak menyangka murid saya bisa menjadi Bupati Jepara. Mas Wiwit itu dari dulu memang siswa yang di atas rata-rata. Saat beliau dilantik, saya sampai meneteskan air mata,” ujarnya
Dirinya juga mengungkapkan rasa syukurnya atas mutasi ini. Selama bertahun-tahun, ia harus menempuh perjalanan tiga jam pulang-pergi setiap hari.
“Sekarang, berkat kebijakan Pak Bupati, saya dimutasi lebih dekat ke rumah. Alhamdulillah, semoga bisa bekerja lebih maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara, Ali Hidayat, mengaku masih terdapat kekosongan kepala sekolah di beberapa satuan pendidikan.
“Untuk jenjang pendidikan dasar, masih ada sekitar 150 sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif, dan di jenjang SMP negeri terdapat sembilan sekolah yang masih kosong,” terangnya.
Ia menjelaskan rata-rata sekolah yang kosong adalah yang memiliki jumlah siswa sedikit, dan kekosongan ini umumnya disebabkan karena purna tugas. Untuk sementara, posisi tersebut diisi oleh PLT.
