Dailyindonesia.id -JEPARA-Pemerintah Kabupaten Jepara menunjukkan respons cepat terhadap aspirasi warga Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, dalam program “Bupati Ngantor di Desa”, Selasa (22/4/2025). Sejumlah permasalahan mendasar disampaikan langsung oleh warga kepada Bupati H. Witiarso Utomo dan jajaran perangkat daerah.
Dalam sesi serap aspirasi yang digelar di balai desa setempat, Petinggi Banyuputih, Joko Prakoso, menyoroti kondisi jalan dan minimnya saluran drainase. Ia menyebut, kepadatan lalu lintas semakin parah setiap pagi, terutama saat hujan, karena di desa tersebut berdiri industri-industri padat karya. Salah satunya PT HWI yang mempekerjakan lebih dari 22 ribu orang.
Di hadapan Bupati Jepara Mas Wiwit, Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar, dan jajaran pejabat terkait, Joko mengusulkan percepatan pembangunan jalan dan saluran drainase sebagai kebutuhan mendesak. Ia juga menyinggung kembali rencana jembatan penghubung Banyuputih–Pendosawalan yang telah diajukan sejak 2020.
Usulan tersebut langsung direspons oleh Kepala Dinas PUPR sekaligus Penjabat (Pj) Sekda Ary Bachtiar, berdasarkan arahan dan kebijakan bupati. Ary menyatakan bahwa pembangunan jembatan telah masuk dalam perencanaan tahun ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp4 miliar. “Sempat tertunda karena refocusing dan efisiensi anggaran. Tahun ini kita perjuangkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan jalan di kawasan tersebut direncanakan dimulai paling lambat pada 2026, dengan opsi pengerjaan menggunakan beton agar lebih tahan lama.
Tak hanya soal infrastruktur, warga juga menyoroti belum adanya dana tanggung jawab sosial (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Banyuputih. Ia berharap pemerintah dapat menjembatani komunikasi dengan pihak perusahaan. “Sampai sekarang, belum ada satu pun bantuan CSR masuk ke desa,” kata Joko.
Menanggapi hal itu, Mas Bupati Wiwit menekankan pentingnya perencanaan program CSR yang terstruktur. Ia meminta pemerintah desa menyusun kebutuhan konkret agar dapat disampaikan secara jelas kepada perusahaan. Menurutnya, setiap perusahaan umumnya memiliki tema CSR yang berbeda, seperti lingkungan, sosial kemasyarakatan, atau bidang lainnya. “Kalau hanya minta tanpa konsep, perusahaan bingung. Tapi kalau ada tema, mereka pasti ikut. Pemerintah akan bantu menjembatani,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Pemkab Jepara telah berkomitmen menjalin komunikasi rutin dengan pihak perusahaan setiap dua hingga tiga bulan. Pertemuan berkala ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, membahas peluang kolaborasi, sekaligus menyelesaikan potensi persoalan sejak awal. Dengan komunikasi yang terbuka dan terarah, Mas Wiwit berharap kontribusi sektor swasta melalui CSR dapat lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Menurutnya, infrastruktur menjadi kunci dalam pengembangan destinasi. Oleh karena itu, ia pun mengajak seluruh petinggi desa untuk berperan aktif dalam merumuskan arah pembangunan berbasis kearifan lokal. “Tanpa jalan yang layak, destinasi tidak bisa diakses. Maka infrastruktur dan pariwisata harus berjalan beriringan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati yang akrab disapa Gus Hajar, mengapresiasi program “Bupati Ngantor di Desa” yang dinilai mampu menjangkau langsung permasalahan warga. Ia menyebut pendekatan ini sebagai bentuk kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. “Bupati ingin hadir secara nyata dan memberi manfaat langsung. Ini sejalan dengan prinsip Khoirunnas anfa’uhum linnas,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Wabup juga menyoroti pentingnya peran guru ngaji dan tokoh agama dalam menjaga nilai religius di tengah meningkatnya arus investasi asing. Pemerintah, kata dia, berkomitmen memperkuat aspek religius sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas dan karakter Kabupaten Jepara.
