DailyIndonesia.ID, JEPARA – Memasuki puncak musim hujan, ancaman penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) kembali menghantui masyarakat. Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Kabupaten Jepara, M. Latifun, mengingatkan seluruh pihak, mulai dari dinas terkait, tenaga kesehatan, hingga warga, untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.
Ia menekankan bahwa pencegahan dan penanganan dini merupakan kunci untuk menghindari korban jiwa dan wabah yang lebih luas. “Perubahan cuaca yang ekstrem seperti ini adalah saat yang tepat bagi nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Kewaspadaan kita harus setinggi-tingginya,” tegas Latifun.
M. Latifun menyoroti bahwa pencegahan DBD tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui fogging atau penyemprotan, tetapi memerlukan gerakan kolektif dari setiap keluarga dan komunitas.
“Fogging adalah langkah responsif, namun yang lebih esensial adalah memutus mata rantai perkembangbiakan nyamuk di sumbernya, yaitu di lingkungan rumah kita sendiri,” ujarnya.
Ia mendorong dilakukannya Gerakan 3M Plus (Menguras, Menutup, Mendaur ulang) secara masif dan berkelanjutan di setiap Rukun Tetangga (RT). Selain itu, pemanfaatan larvasida dan penanaman tanaman pengusir nyamuk juga dapat menjadi upaya tambahan yang efektif.
Di sisi lain, Latifun memberikan perhatian khusus pada pentingnya deteksi gejala dini dan rujukan pasien yang cepat dan tepat. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan seringkali menjadi penyebab utama memburuknya kondisi pasien DBD.
“Keluarga harus peka. Jika ada anggota keluarga yang mengalami demam tinggi mendadak, sakit kepala, nyeri di belakang mata, serta muncul bintik-bintik merah, jangan ragu untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa masyarakat tidak perlu takut untuk merujuk pasien ke rumah sakit jika gejala mengarah ke DBD, karena penanganan yang cepat oleh tenaga medis profesional akan sangat menentukan keselamatan jiwa.
Sebagai wakil rakyat, M. Latifun berkomitmen untuk mendorong dan mengawasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan DBD. Ia menilai anggaran dan program untuk pencegahan serta penanganan wabah harus dipastikan memadai dan tepat sasaran.
“Kami akan memastikan bahwa Puskesmas dan rumah sakit rujukan memiliki kesiapan yang optimal, baik dari segi tenaga, obat, maupun fasilitas pendukung seperti ruang perawatan dan ketersediaan darah,” pungkasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah yang responsif dan masyarakat yang aktif berperan, diharapkan Kabupaten Jepara dapat melalui musim hujan ini dengan minimalisasi kasus DBD dan menjaga kesehatan warganya secara keseluruhan. (ADV)
