DailyIndonesia.id – DPR RI mempertanyakan kebermanfaatan PLTU Tanjung Jati di Kabupaten Jepara bagi masyarakat sekitar.
Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik menilai PLTU tersebut belum sepenuhnya memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.
Pasalnya infrastruktur desa-desa sekitar PLTU yang justru rusak parah, khususnya di Desa Bondo, Kec. Bangsri, Kabupaten Jepara.
“Ironisnya kampung-kampung di dekat PLTU itu jalannya rusak-rusak. Nah ini yang saya pertanyakan selama ini CSR(Corporate Social Responsibility)-nya kemana? Bukankah lebih utamakan di daerah sekitar?” kata Jamaludin dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025), dilansir dari detiknews.
Hal ini diungkapkan olehnya dalam forum rapat bersama jajaran Kementerian ESDM, PT PLN (Persero) dan stakeholder di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (24/9/2025).
Jamaludin mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan CSR yang menurutnya seperti ditutup-tutupi.
“Pak, apakah benar sebagian besar keuntungan proyek ini lari ke luar negeri sementara masyarakat Jepara hanya kebagian polusi dan penyakit. Ini pernyataan lho kalau memang beroperasi dengan standar internasional, kenapa laporan CSR tidak pernah diumumkan terbuka, apa ada yang ditutup-tutupi?,” ujarnya.
Bukan cuma program CSR, Jamaludin juga menyoroti kurangnya sosialisasi dari pihak PLTU tentang pembangunan gardu induk di Kecamatan Nalumsari.
“Jadi pelaksanaannya di desa itu pak, tidak ada sosialisasi sama sekali. Sehingga tiang-tiang itu dipasang di rumah-rumah warga mereka bertanya-tanya, katanya untuk mengganti tiang lama yang sudah rusak tau-tau digunakan untuk pembuatan gardu induk,” ungkapnya.
Kurangnya sosialisasi ini tak ayal membuat warga berdemo.
“Hari ini ada demo pak, hari ini di kampung saya pada ngomong, Jamaludin Malik kemana saat rakyat pada demo, boleh dicek ke bupatinya. Jadi masalah muncul karena dari 2018 itu tidak ada sosialisasi,” ucapnya.
Diketahui sejumlah warga Desa Tunggulpandean, Kecamatan Nalumsari, menggelar aksi damai menolak pembangunan Gardu Induk (GI) PLN, Kamis (25/9).
