DailyIndonesia.id, KUDUS – Wacana penghapusan jalur zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendapat sambutan baik dari berbagai pihak.
Salah satunya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kudus.
Ketua PGRI Kudus Ahadi Setiawan bahkan mengaku sudah mengharap pengurangan kuota sistem zonasi sejak dua tahun lalu.
Melansir dari Zonanews.id, Ahadi berpendapat penghapusan jalur zonasi memberikan kesempatan lebih luas bagi para siswa berprestasi untuk memperoleh akses.
“Kasian anak-anak di luar (zonasi), yang di plosok, masuk ke sekolah yang diinginkan tapi terkendala kuota yang terbatas,” ucapnya, Kamis, 28 November 2024.
Meski begitu, Ahadi berharap jalur zonasi tetap ada dengan presentasi kuota yang sedikit.
Ia mengusulkan, jalur PPDB yang dibuka lewat jarak rumah ke sekolah ini, maksimal hanya 10 persen dari daya tampung.
“Sebetulnya PGRI sudah dua tahun yang lalu, mengusulkan untuk prosentasi jalur zonasi hanya 10 persen saja,” katanya.
Ia pun menegaskan akan tetap mengikuti peraturan bila nantinya zonasi dihapus sepenuhnya.
“Tapi manakala ada kewenangan Pak Menteri berkata lain untuk menghapuskan zonasi, kita yang di bawah manut,” tandasnya.
Ahadi beranggapan penghapusan sistem zonasi sepenuhnya juga akan menjadi sebuah ironi. Lantaran anak-anak yang tempat tinggalnya di sekitar sekolah tidak bisa masuk ke sekolah itu.
“Oleh karena itu, PGRI pun tetap mengusulkan zonasi ada tapi prosentasinya kecil untuk mengakomodir dan memberikan apresiasi bagi anak-anak yang deket. Yang besar harus prestasi biar mereka bersaing,” tambahnya.
Hampir sama, melansir dari Republika, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengaku setuju dengan usulan penghapusan sistem zonasi sekolah.
“Zonasi itu walaupun niatnya baik mau memeratakan mutu, tapi belum ada upaya-upaya strategis. Jadi kembali yang lama saja dengan diperbaiki sistemnya,” kata Unifah, Senin (25/11/2024).
Menurutnya penghapusan zonasi dapat memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang diinginkannya.
“Berikan kesempatan setiap anak berkembang sesuai potensinya,” ujar Unifah.
Wacana ini mencuat usai Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka menginstrukikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menghapus jalur zonasi dalam PPDB.
“Kalau kita bicara generasi emas, Indonesia 2045, ini kuncinya ada di pendidikan, kuncinya ini ada di anak-anak muda. Makanya kemarin pas rakor dengan para kepala dinas pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, sistem zonasi harus dihilangkan,” kata Gibran dalam sambutannya di acara Tanwir I Pemuda Muhammadiyah di Aryaduta, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Jumat (22/11/2024).
Jalur zonasi pada PPDB sendiri diperuntukkan bagi sekolah negeri di bawah naungan Kemendikdasmen, baik itu jenjang SMP dan SMA negeri di seluruh Indonesia.
