DailyIndnesia.id, JEPARA – Ketua DPRD Jepara Haizul Maarif atau Gus Haiz, sapaan akrabnya, meminta masyarakat agar tidak mengurus administrasi kependudukan (adminduk) hanya saat terdesak. Pasalnya, data kependudukan harus slalu diperbarui.
Hal itu ia sampaikan saat dialog interaktif Tamansari Menyapa bertajuk ‘Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Jepara’.
Dialog dipandu oleh Heru Purwanto selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kabupaten Jepara di Radio Kartini pada Rabu, (29/5/2024).
Ketua DPRD Kabupaten Jepara Haizul Maarif menegaskan bahwa data kependudukan harus selalu update. Ia menjamin masyarakat Jepara bahwa saat ini dalam pengurusan tidak ada lagi denda apapun. Gus Haiz berharap masyarakat lebih proaktif dalam mengurus adminduk.
“Sebagai wakil rakyat sering dimintai bantuan untuk urus KTP atau akte kelahiran. Kalau ada butuhnya baru mengajukan. Jangan seperti itu. Kita hidup butuh KTP, akte kelahiran, KK, itu yang wajib. Jangan waktu terdesak baru diurus,” katanya.
Gus Haiz, sapaan akrabnya juga mengimbau kesesesuaian data hingga detail, termasuk satu huruf. Ia mencontohkan dalam imigrasi, banyak KTP dan KK tidak sesuai padahal salah di satu huruf tidak dapat diterima.
“Jadi tolong masyarakat sekarang bagi yang punya antara KTP, KK, akte semua harus sama. Bukan untuk pemerintah tapi untuk kita semua,”
Mengenai kesadaran masyarakat Jepara terhadap pengurusan adminduk, Abdul Syukur selaku Kepala Disdukcapil Kabupaten Jepara mengaku memang masih membutuhkan waktu.
Ia menekankan pentingnya dokumen kependudukan individual. Pasalnya sejak lahir hingga meninggal Diskdukcapil menerbitkan dokumen.
“Wong Jepara biasanya males ngurus sendiri, sekarang kami buka lewat online dan pelayanan lewat desa. Cukup datang ke balai desa. Kami menerbitkan akte itu tidak otoomatis, harus ada yang mengajukan keluarganya. Sekarang tidak lama. Sudah saya wanti-wanti maksimal 2 hari selesai KTP dan KK,” terang Syukur.
Abdul Syukur mengingatkan warga Jepara bahwa tertib administrasi itu penting untuk perencanaan pembangunan, pelayanan, bahkan akses kesehatan dan sosial.
“Masyarakat yang dibiayai jamkesmasnya oleh pemda, orangnya sudah meninggal tidak dilaporkan, itu tidak putus akhirnya ketahuan BPK. Kami mendorong masyarakat untuk lebih tertib. Kalau dulu agak ogah-ogahan lewat makelar, kalau lewat itu kadang hurufnya salah, setelah sekian lama baru ketahuan salah,” ungkapnya.
